Pj. Bahtiar : Dukung Tugas Ombudsman Sulawesi Barat

Mamuju - -Pj Gubernur Sulbar mendukung tugas yang dijalankan Ombudsman RI di Sulbar dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik.

Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM RI Diperpanjang

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj.) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin saat membuka Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju. Rabu (17/7/2024).

Lanjut Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan penilaian penyelanggaraan pelayanan publik dilakukan sebagai upaya terjadinya check and balances dalam pengelolaan pemerintahan.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

" Salah satu produknya adalah ombudsman, Ombudsman perlu kita kuatkan sebagai produk reformasi supaya tidak terjadi mal praktek dalam pengelolaan pemerintahan, " ucap Bahtiar.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini berharap setiap lembaga di Sulbar betul memahami kedudukan masing-masing dalam bekerja, dan memahami hubungan setiap lembaga.

Baca juga: Raker Bersama Panglima TNI, Komite I DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan

" Ombudsman tentu tidak boleh diperlakukan seperti lembaga lainnya. Setiap lembaga memiliki peran. Tujuan kita sama saja, dihadirkan untuk menghadirkan kesejahteraan, kenyamanan dan kemaslahatan orang banyak dan kemajuan bangsa dan negara kita, " jelas Bahtiar.

Menurutnya, kehadiran Ombudsman di Sulbar adalah bentuk pengawasan, dan pengawasan itu sebagak obat dalam mengelola tata pemerintahan.

Baca juga: Presiden Jokowi Takziah ke Rumah Duka Almarhum Arifin Panigoro

Ditempat yang sama, Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulbar, Ismu Iskandar mengatakan penyelenggaraan sosialisasi penilaian kepatuhan pelayanan publik adalah salah satu upaya Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik, memastikan setiap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar-standar pelayanan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009.

“ Sejak Tahun 2022 Indonesia telah mengembangkan metode penilaian yang digunakan sebelumnya hanya melihat satu dimensi disetiap penilaian.”ujar Ismu Iskandar.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Lanjut Ismu Iskandar memaparkan dalam 2 tahun terakhir dikembangkan menjadi 4 dimensi penilaian yaitu, input, proses output dan pengaduan. Sebagaimana untuk tahun ini diatur di dalam Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman kepatuhan tahun 2024.

“ Untuk di Sulbar pada 2023 menunjukkan tren positif, yakni nilai kepatuhan mendapatkan nilai 81, 12 poin dan masuk dalam zona hijau setelah sebelumnya 2 tahun berada di zona kuning.”tandasnya.

Menurutnya untuk dilingkup kabupaten kota meskipun agak sedikit terjadi penurunan dalam 3 tahun terakhir yakni 2 tahun sebelumnya 5 dari 6 Kabupaten itu berada di kota hijau di tahun 2023 tersisa 3 kabupaten yang berada di kota hijau yakni Pemkab. Majene, Mamuju Tengah dan Polewali Mandar. Sedangkan Polres 3 tahun terakhir cukup stabil dari 6 Polres, 4 berada di zona hijau, 2 kuning.

" Besar harapan kami bahwa atas ikhtiar dari Bapak Ibu sekalian kita di Sulawesi Barat bisa meraih hasil yang lebih baik lebih banyak lagi unit kerja atau pemerintah daerah yang masuk ke zona hijau bahkan jika dimungkinkan kita bisa masuk ke peringkat terbaik secara nasional.”harapnya.